Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2026 yang mengatur sentralisasi ekspor komoditas strategis dinilai masih menjadi overhang bagi pergerakan saham-saham emiten komoditas. Meskipun regulasi ini memberikan kerangka mekanisme yang lebih rinci dibandingkan aturan sebelumnya, pelaku pasar justru melihatnya sebagai sumber ketidakpastian baru yang dapat menghambat prospek sektor tersebut.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama adalah adanya wewenang pemerintah untuk mengendalikan margin keuntungan para eksportir. Ketentuan ini berpotensi secara langsung menekan profitabilitas perusahaan yang bergerak di bidang ekspor komoditas, terutama yang telah terbiasa dengan fleksibilitas penetapan harga di pasar global. Investor mulai mengkaji ulang valuasi emiten komoditas karena potensi penurunan pendapatan bersih di masa mendatang.

Selain itu, implementasi teknis dari regulasi tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengawasan, sanksi, dan formula penentuan margin yang akan diterapkan membuat para analis kesulitan memproyeksikan dampak jangka pendek terhadap arus kas perusahaan. Akibatnya, sentimen negatif ini diperkirakan akan terus membebani harga saham emiten komoditas dalam beberapa pekan ke depan.

Dari sisi pasar modal, tekanan yang berkelanjutan dapat memicu aksi ambil untung oleh investor institusional yang sebelumnya memiliki eksposur besar di sektor ini. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan menilai bahwa aturan ini justru dapat menciptakan stabilitas harga jangka panjang jika implementasinya dilakukan secara transparan dan konsisten. Para pemangku kepentingan kini menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian yang melanda pasar.