EinsNews, JAKARTA — Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 1.583.035 deteksi serangan backdoor siber, menjadikannya negara dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara. Data ini dihimpun oleh perusahaan keamanan siber global yang memonitor lalu lintas ancaman di kawasan. Vietnam berada di posisi kedua dengan 1.296.924 deteksi, disusul Thailand (251.502), Malaysia (212.239), Singapura (50.511), dan Filipina (35.232). Lonjakan ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam upaya peretasan tersembunyi yang menargetkan infrastruktur digital bisnis dan institusi di dalam negeri.

Backdoor merupakan metode akses jarak jauh yang memungkinkan penyerang mengendalikan sistem korban tanpa sepengetahuan pengguna. Tidak seperti alat administrasi jarak jauh yang sah, backdoor beroperasi secara diam-diam untuk menginstal, meluncurkan, dan mengeksekusi perintah, termasuk mencuri data rahasia, merekam aktivitas, hingga menghapus file. Dalam dunia siber, backdoor ibarat ‘pintu rahasia’ yang melewati sistem keamanan utama, memberikan penyerang kendali penuh atas perangkat atau jaringan yang terinfeksi.

Secara tahunan (year-on-year), serangan backdoor terhadap bisnis di Asia Tenggara meningkat 17% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling tajam terjadi di Malaysia (86%), diikuti Indonesia (36%) dan Vietnam (3%). Thailand stagnan, sedangkan Singapura dan Filipina justru mencatat penurunan masing-masing 49% dan 35%. Managing Director untuk Asia Pasifik dari perusahaan keamanan siber tersebut menekankan bahwa tren ini menandai pergeseran lanskap ancaman dari sekadar ‘menerobos masuk’ menjadi ‘bertahan di dalam sistem’, sehingga pemantauan berkelanjutan dan respons cepat menjadi krusial.

Lebih luas lagi, sistem deteksi perusahaan itu memblokir lebih dari 46 juta serangan pada perangkat di seluruh bisnis Asia Tenggara sepanjang 2025. Ancaman ini sebagian besar menyebar melalui metode offline dan saluran lain yang sulit dideteksi. Bagi pelaku pasar dan investor, lonjakan serangan backdoor di Indonesia menggarisbawahi urgensi investasi pada keamanan siber, terutama di sektor perbankan, telekomunikasi, dan e-commerce yang menjadi target utama. Perusahaan yang tidak memiliki protokol deteksi dan respons yang memadai berisiko mengalami kebocoran data, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan publik.