Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, memastikan bahwa proses merger antara KAI dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA akan rampung pada tahun ini. Integrasi tersebut merupakan arahan langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) demi efisiensi dan efektivitas operasional.
Dalam skema merger ini, KAI akan bertindak sebagai perusahaan induk (holding), sementara INKA menjadi subholding di bawahnya. Proses akuisisi direncanakan akan ditandatangani pada bulan November mendatang. Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, seraya menekankan pentingnya sinergi antara kedua BUMN untuk mengurangi ketergantungan pada impor sarana perkeretaapian.
Rizal berharap integrasi ini mampu mengalihkan sebagian besar kebutuhan operasional KAI, yang selama ini dipenuhi melalui impor dari Jepang atau China, kepada INKA. Menurutnya, Danantara menginginkan optimalisasi kapasitas produksi INKA agar dapat memenuhi permintaan KAI secara lebih mandiri. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan belanja impor dan memperkuat industri perkeretaapian nasional.
Dari sisi analisis bisnis, merger ini berpotensi menciptakan rantai pasok yang terintegrasi secara vertikal—dari produksi gerbong hingga layanan operasional—yang dapat meningkatkan margin keuntungan kedua entitas. Namun, tantangan integrasi budaya perusahaan dan penyesuaian struktur organisasi tetap perlu diantisipasi. Dengan target rampung di tahun yang sama, percepatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merestrukturisasi BUMN demi daya saing jangka panjang.
