Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah mempertimbangkan skema kepemilikan saham di perusahaan kecerdasan buatan (AI) terkemuka, OpenAI, sebagai bagian dari upaya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Wacana ini muncul setelah diskusi intensif antara pihak Gedung Putih dan eksekutif OpenAI mengenai kemungkinan pemerintah memiliki porsi saham di pengembang teknologi ChatGPT tersebut.

Trump mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah perusahaan AI untuk mengeksplorasi konsep kerja sama di mana masyarakat Amerika dapat menjadi mitra strategis. “Saya telah berbicara dengan para eksekutif AI mengenai konsep di mana sebagian kepemilikan dapat diberikan kepada masyarakat Amerika, sehingga masyarakat pada dasarnya menjadi mitra perusahaan-perusahaan itu,” ujar Trump kepada awak media di pesawat Air Force One. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keterlibatan langsung pemerintah dalam industri strategis, serupa dengan kepemilikan saham pemerintah di Intel sebesar 10% tahun lalu.

Sebagian saham yang berpotensi dimiliki pemerintah ini rencananya akan digunakan untuk mendanai Public Wealth Fund atau dana kekayaan publik, sebuah gagasan yang sebelumnya diusulkan oleh OpenAI. Melalui skema tersebut, hasil pengelolaan dana nantinya dapat dibagikan langsung kepada warga AS agar lebih banyak masyarakat bisa menikmati keuntungan ekonomi dari perkembangan AI, tanpa memandang tingkat kekayaan atau akses modal. CEO OpenAI, Sam Altman, telah membahas kemungkinan keterlibatan pemerintah dalam kepemilikan perusahaan AI sejak awal 2025.

Gagasan ini juga mendapat sorotan dari kalangan politik, di mana Senator Bernie Sanders mengusulkan pajak satu kali sebesar 50% terhadap perusahaan AI seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI dalam bentuk saham perusahaan. Menurut Sanders, kebijakan itu akan memberikan masyarakat peran langsung dalam menentukan masa depan teknologi AI sekaligus memastikan keuntungan besar dari industri tersebut dapat dinikmati secara lebih luas. Namun, usulan tersebut menuai kritik dari investor dan mantan penasihat AI Gedung Putih, David Sacks, yang menilai gagasan itu berpotensi memperlambat inovasi dan investasi di sektor AI.

Dari perspektif pasar saham, langkah ini dapat berdampak signifikan terhadap valuasi perusahaan AI dan kepercayaan investor. Jika pemerintah menjadi pemegang saham, hal ini berpotensi mengubah dinamika tata kelola perusahaan serta menimbulkan pertanyaan tentang independensi bisnis di era dominasi teknologi. Para analis akan mencermati perkembangan selanjutnya, terutama terkait regulasi dan potensi intervensi pemerintah dalam industri yang sedang tumbuh pesat ini.