Pasar keuangan Indonesia memasuki fase terpuruk pada pekan pertama Juni 2026, dengan nilai tukar rupiah anjlok ke Rp18.046 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor 4,20 persen ke level 5.595. Aksi jual besar-besaran oleh investor global memperparah situasi, tercatat arus modal asing kabur senilai Rp61 triliun secara year-to-date. Namun, berbeda dengan dugaan pelaku pasar, faktor eksternal seperti pengetatan likuiditas global bukanlah penyebab utama. Kepanikan ini justru dipicu oleh pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang mulai berlaku efektif per 1 Juni 2026.

Regulasi anyar ini menghadirkan perubahan fundamental melalui skema sentralisasi ekspor di bawah bendera PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pasal 3 ayat 2 dan 4 secara eksplisit menetapkan BUMN ekspor sebagai pintu tunggal pengendali komoditas strategis, sekaligus memberikan kewenangan absolut kepada DSI untuk menentukan harga jual ekspor dan membatasi margin komersial yang dianggap wajar oleh pemerintah. Dari perspektif investor, intervensi semacam ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap distorsi mekanisme pasar dan potensi penurunan daya saing.

Dampaknya langsung terasa pada emiten yang bergantung pada ekspor sumber daya alam. Perusahaan tambang batu bara, nikel, dan komoditas strategis lainnya menghadapi ancaman squeeze profitabilitas akibat pembatasan margin secara sepihak. Sebaliknya, BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola ekspor berpotensi memperoleh keuntungan dari posisi monopoli, meskipun masih diragukan apakah hal ini dapat mengimbangi risiko sentralisasi yang berlebihan. Ketidakpastian regulasi ini diperkirakan akan terus membebani kinerja pasar saham dalam jangka pendek hingga menengah.