Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa minat perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap terjaga hingga akhir Mei 2026. Sebanyak 15 perusahaan tercatat masih dalam antrean (pipeline) dengan nilai indikatif mencapai Rp3,67 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia masih menjadi alternatif pendanaan yang menarik bagi korporasi, meskipun kondisi global dan domestik penuh dinamika.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat merealisasikan IPO pada tahun ini setelah melalui proses pernyataan pendaftaran. “Ke depan, kami berharap minat perusahaan untuk menghimpun modal melalui IPO akan terus meningkat dan tumbuh kembali,” ujarnya dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 secara daring. Pernyataan ini mengindikasikan optimisme regulator terhadap keberlanjutan aktivitas pencatatan saham baru.

Untuk menjaga momentum ini, OJK secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon emiten dari berbagai daerah, sektor, dan skala usaha. Program coaching clinic dan forum diskusi dengan pelaku pasar digelar secara rutin guna memberikan pemahaman tentang manfaat IPO, teknis pencatatan saham, serta persiapan menjadi perusahaan terbuka. Langkah ini penting mengingat masih banyak perusahaan yang menghadapi kendala tata kelola, pelaporan keuangan, dan struktur organisasi sebelum melantai di bursa.

Dari sisi dampak pasar, masuknya 15 emiten baru dengan nilai indikatif Rp3,67 triliun berpotensi menambah likuiditas dan variasi sektor di BEI. Analis memperkirakan bahwa sektor-sektor seperti kesehatan, teknologi, dan energi baru terbarukan akan mendominasi antrean IPO tahun ini. Namun, investor perlu mencermati fundamental masing-masing perusahaan dan kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi penyerapan dana di pasar perdana. Dengan dukungan OJK dan BEI, pasar IPO Indonesia diperkirakan tetap resilien dan menjadi barometer kepercayaan dunia usaha terhadap ekonomi nasional.