Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menekankan perlunya evaluasi dan kajian mendalam terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengakuisisi PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, langkah strategis ini harus dipastikan mampu memperkuat transformasi bisnis KAI tanpa menimbulkan beban baru di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama jajaran direksi
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menekankan perlunya evaluasi dan kajian mendalam terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengakuisisi PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, langkah strategis ini harus dipastikan mampu memperkuat transformasi bisnis KAI tanpa menimbulkan beban baru di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama jajaran direksi kedua perusahaan di kompleks parlemen, Rabu (3/6/2026).
Asep menyoroti pentingnya proses valuasi dan due diligence yang komprehensif sebelum akuisisi direalisasikan. Ia menilai performa INKA saat ini perlu dikaji secara objektif agar sejalan dengan agenda transformasi yang tengah dijalankan KAI. Menurutnya, akuisisi harus didasarkan pada proyeksi bisnis yang jelas dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan pelat merah tersebut. “Saya kira penting melihat sejauh mana valuasi atau due diligence yang dilakukan KAI. Apakah langkah ini benar-benar akan mendukung agenda transformasi dan pengembangan usaha ke depan,” ujarnya.
Legislator dari Dapil Jawa Barat V ini juga menekankan bahwa keberadaan INKA sebagai perusahaan manufaktur perkeretaapian harus mampu memberikan kontribusi maksimal pasca-penggabungan. Ia meminta agar proyeksi usaha tidak hanya dihitung dalam jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis jangka panjang. “Harus dipastikan bahwa belanja atau investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat. Proyeksi usaha jangan hanya lima tahun, tetapi harus lebih panjang dan terukur,” tegasnya. Selain itu, tata kelola, manajemen, kondisi keuangan, hingga prospek usaha pasca-akuisisi harus disiapkan secara matang dan transparan.
Di luar rencana akuisisi, Asep juga menyoroti potensi tambahan tugas KAI sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan (BUPP). Menurutnya, penambahan tanggung jawab tersebut membutuhkan kesiapan manajemen, sumber daya manusia, serta tata kelola yang kuat agar tidak mengganggu agenda transformasi perusahaan. “Akan ada pekerjaan baru yang harus dijalankan secara optimal. Jangan sampai transformasi KAI yang selama ini berjalan baik justru terganggu karena muncul beban tambahan yang belum dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.
Asep berharap manajemen KAI dan INKA dapat menjalankan proses akuisisi dengan prinsip clean and clear demi menjaga kepercayaan publik serta kinerja perusahaan yang selama ini terus meningkat. Peringatan ini menjadi sinyal bagi investor dan pemangku kepentingan bahwa pengawasan ketat dari parlemen bakal menyertai setiap langkah strategis BUMN perkeretaapian ke depan.












Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *