Gagal menulis ulang berita menggunakan AI: Request timed out.

Isi berita asli:
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sebagian dari dividen BUMN akan mulai kembali ke kas APBN pada 2026. Penerimaan dari perusahaan pelat merah ini diharapkan menjadi ‘cadangan’ fiskal untuk pemerintah.

Sebagaimana diketahui, dividen BUMN awalnya telah dialihkan ke Danantara sebagaimana konsekuensi amandemen UU BUMN pada 2025. Pendapatan dari BUMN yang dulu mengisi pos penerimaan negara bukan pajak kekayaan negara dipisahkan (PNBP KND) pada APBN lalu dialihkan ke sovereign wealth fund (SWF) baru itu.

Kebijakan ini kemudian berubah lagi sebagaimana ide Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan kembali sebagian dividen BUMN ke APBN. Menurut Purbaya, tambahan tersebut bisa meningkatkan kesinambungan fiskal pemerintah di tengah peningkatan utang.

“Ada ide Presiden menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu bisa ngurangin utang kita juga,” terangnya kepada wartawan di Aula Mezzanine, Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apabila sebagian dividen BUMN ini akan kembali masuk ke PNBP KND. Hanya saja, dia memastikan pengalihan sebagian dari dividen BUMN ini akan mulai dieksekusi pada tahun ini.

“Sebagian tahun ini juga sudah ada. Tetapi nanti kami lihat petunjuk Bapak Presiden,” tuturnya.

Purbaya juga tidak membeberkan apa yang melatarbelakangi ide Presiden untuk putar balik dari kebijakannya awal tahun lalu dalam pembentukan Danantara. Hanya saja, Bendahara Negara membantah bahwa pemerintah tengah kekurangan pendapatan sehingga kembali bertumpu ke dividen BUMN. Apalagi, rasio utang pemerintah pun kian meningkat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, posisi outstanding utang pemerintah sampai dengan kuartal II/2026 atau 30 Juni 2026 tembus Rp10.293,69 triliun. Nilainya naik sebesar Rp373,2 triliun dari level sampai kuartal I/2026 yakni Rp9.920,42 triliun.

Artinya, total outstanding utang pemerintah sudah menyentuh rasio 41,26% terhadap PDB. Perinciannya, porsi penarikan utang pemerintah sampai semester I/2026 ini didominasi oleh SBN sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman Rp1.326,90 triliun.

“Tadi katanya mau suruh ngurangin utang. Begitu ada alat untuk ngurangin utang, ribut. Uang saya masih banyak tuh di bank ada Rp400 triliun [SAL] sekarang,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Sejalan dengan pengalihan dividen BUMN, Purbaya turut mendorong efi… [content truncated]

*Tanggal Source Berita: Rabu, 12 Agustus 2026 16:48:32 WIB*