Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima rancangan konsolidasi perusahaan asuransi dan penjaminan milik negara yang diajukan oleh Indonesia Financial Group (IFG) atau BPUI selaku holding sektor perasuransian dan penjaminan BUMN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fundamental industri asuransi nasional melalui efisiensi, peningkatan kapasitas permodalan, serta tata kelola yang lebih baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa regulator mendukung penuh konsolidasi tersebut selama berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap mengedepankan perlindungan pemegang polis. Menurutnya, OJK terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan proses konsolidasi berjalan terukur dan tidak mengganggu layanan kepada masyarakat.

Rencana konsolidasi yang diajukan BPUI mencakup beberapa skema, antara lain konsolidasi perusahaan asuransi umum konvensional secara penuh maupun selektif, konsolidasi asuransi jiwa konvensional melalui akuisisi dan merger bertahap, serta konsolidasi asuransi umum syariah dengan mengakuisisi salah satu perusahaan dan mentransfer portofolio bisnis. Selain itu, terdapat pula rencana konsolidasi perusahaan penjaminan konvensional melalui pemurnian usaha, serta konsolidasi perusahaan penjaminan syariah.

Meski demikian, OJK mengakui belum menerima usulan rinci terkait penggabungan perusahaan reasuransi milik pemerintah. Ogi menyatakan bahwa rencana detail untuk sektor reasuransi masih belum diajukan, sehingga masih akan dibahas lebih lanjut dalam koordinasi antara regulator dan BPUI.

Langkah konsolidasi ini diproyeksikan akan berdampak signifikan pada struktur pasar asuransi dan penjaminan di Indonesia, terutama dalam hal efisiensi operasional, daya saing, serta stabilitas industri. Para pelaku pasar diharapkan mencermati perkembangan kebijakan ini karena berpotensi mempengaruhi valuasi saham emiten sektor asuransi dan reasuransi di bursa.