Kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 diproyeksikan akan memperlambat kinerja emiten kelapa sawit. DSI, yang kini resmi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan paduan besi. Penerapan penuh dijadwalkan pada 1 Januari 2027, dengan masa transisi yang dinilai rawan ketidakpastian.

Emiten sawit masih menunggu kejelasan implementasi kebijakan tersebut. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengaku belum menerima salinan resmi peraturan pemerintah terkait, sehingga belum bisa merinci dampaknya terhadap operasional perseroan. Manajemen AALI menegaskan komitmen untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku sambil terus memantau perkembangan kebijakan ini.

Sementara itu, PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan satu pintu, namun mengingatkan perlunya kehati-hatian selama masa transisi paruh kedua 2026. Direktur SGRO, Eris Ariaman, menekankan bahwa kesiapan operasional DSI, infrastruktur sistem, dan kapasitas mitigasi risiko pasar menjadi prasyarat krusial. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan kontrak pasokan internasional, menghindari penalti akibat keterlambatan dokumen, serta menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Para analis memperkirakan bahwa perubahan tata kelola ekspor ini dapat mengganggu rantai pasok global CPO Indonesia dalam jangka pendek, terutama jika DSI belum siap secara teknis. Volatilitas harga minyak sawit global yang tinggi juga menambah tekanan bagi emiten yang harus beradaptasi dengan regulasi baru. Investor disarankan mencermati perkembangan transisi ini karena berpotensi mempengaruhi pendapatan perusahaan di semester kedua 2026.