Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis mulai 1 Juni 2026, mencakup batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi (ferroalloy). Langkah ini dikelola langsung oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), anak usaha badan pengelola investasi Danantara. Implementasi dilakukan dalam dua tahap untuk menjamin transisi yang mulus bagi para pelaku usaha.
Tahap pertama berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026 sebagai masa transisi. Pada periode ini, eksportir masih dapat menjalankan operasional seperti biasa—dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen pabean, dan bukti transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing. Namun, setiap perusahaan wajib melaporkan seluruh kegiatan ekspor secara berkala kepada DSI. Pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh dalam tiga bulan pertama untuk mengukur efektivitas pelaporan dan kesiapan sistem.
Memasuki tahap kedua pada 1 Januari 2027, kebijakan ekspor satu pintu diterapkan secara penuh dan mengikat. DSI akan memegang tanggung jawab mutlak sebagai eksportir tunggal untuk seluruh komoditas tersebut. Alur bisnis dari hulu ke hilir—mulai dari transaksi, kontrak penjualan, administrasi kepabeanan, logistik, hingga mekanisme pembayaran—dikendalikan secara terpusat oleh DSI. Cakupan produk yang terkena dampak meliputi berbagai turunan batu bara, CPO, dan ferroalloy, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengonsolidasikan komoditas unggulan nasional guna mengoptimalkan devisa hasil ekspor.
Di sisi pasar, kalangan analis mencermati potensi dampak terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar, DSI diprediksi menggunakan skema kontrak back-to-back, yaitu mempertemukan kontrak pembelian dari produsen dalam negeri dengan kontrak penjualan ke luar negeri. Hal ini berpotensi mengubah struktur pendapatan emiten, mengurangi fleksibilitas harga, dan meningkatkan ketergantungan pada kebijakan DSI. Emiten batu bara dan CPO perlu bersiap menghadapi perubahan arus kas dan margin yang mungkin tertekan akibat pengaturan ekspor yang lebih ketat. Namun, konsolidasi ini diharapkan memberikan stabilitas jangka panjang dan kontrol devisa yang lebih baik.