Gagal menulis ulang berita menggunakan AI: Error code: 401 – {‘error’: {‘message’: ‘litellm.AuthenticationError: AuthenticationError: OpenAIException – Not Enough CreditsNo fallback model group found for original model_group=kimi-k2.6. Fallbacks=[]. Received Model Group=kimi-k2.6\nAvailable Model Group Fallbacks=None\nError doing the fallback: litellm.AuthenticationError: AuthenticationError: OpenAIException – Not Enough CreditsNo fallback model group found for original model_group=kimi-k2.6. Fallbacks=[]’, ‘type’: None, ‘param’: None, ‘code’: ‘401’}}

Isi berita asli:
JAKARTA – Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Ahmad Ansyori mengharapkan agar revisi UU Ketenagakerjaan diarahkan untuk menutup berbagai celah yang selama ini muncul dalam aktivitas investasi dan aksi korporasi.

Ahmad mengatakan, sejatinya, Indonesia memang membutuhkan investasi asing untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Namun ia menilai investasi tersebut tidak serta-merta mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

“Ratusan triliun itu memang kita butuhkan. Tetapi bagaimana agar dia tidak hanya melihat perspektif finansial investasi saja,” ujar Ansyori dalam diskusi Kepatuhan Investasi Asing terhadap Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Selasa 9 Juni.

Untuk itu P3HKI mengusulkan sejumlah instrumen baru dalam revisi regulasi antara lain antara lain penerapan Certificate of Labour Compliance sebagai syarat dalam aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan pengambilalihan perusahaan.

Ia juga mengusulkan pembentukan escrow account yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja apabila perusahaan mengalami perubahan kepemilikan atau sengketa berkepanjangan.

Dia mencontoh permasalahan yang dialami pekerja PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). terus menanti itikad baik dari Newcrest Mining Limited untuk menjalankan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Untuk informasi, perusahaan pertambangan asal Australia yang kini telah diakuisisi oleh Newmont Corporation tersebut diminta segera memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak pekerja yang terabaikan sejak proses divestasi pada tahun 2020.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kementerian Ketenagakerjaan Ahmad Armando Jujur Pardamean Siregar mengatakan, saat ini pemerintah juga tengah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja.

Ahmad bilang, investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun pelaksanaannya harus sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan.

Dia menegaskan investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat ekonomi sekaligus menghormati hak pekerja.

“Investasi yang baik bukan hanya menguntungkan tetapi juga taat hukum dan menghormati hak pekerja,” katanya.

Eins AI

EDITOR

PROFILE