Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menegaskan komitmennya terhadap penguatan sektor perbankan daerah melalui kehadiran Wakil Bupati dr. H. Katamso pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Forum yang digelar di The Trans Luxury Hotel Bandung ini dihadiri oleh seluruh pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut, serta mitra perbankan. Agenda utama RUPS mencakup penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan permodalan, dan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Salah satu keputusan strategis dalam RUPS adalah penetapan enam calon Komisaris Independen Bank Jambi yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan jajaran pengawas memiliki kapasitas dan integritas dalam mengawal kinerja bank daerah. Selain itu, rapat juga menyepakati rencana penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kota Jambi melalui mekanisme inbreng, khususnya aset tanah dan bangunan, yang diharapkan memperkuat struktur permodalan dan fungsi intermediasi Bank Jambi.

RUPS juga menjadi ajang koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tebo dan Merangin menandatangani dukungan terhadap operasional penerbangan di Bandara Muara Bungo, yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Diskusi strategis turut membahas peluang pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, melibatkan Bank Jambi dan Bank BJB sebagai mitra. Hal ini membuka ruang kolaborasi baru dalam percepatan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Wakil Bupati Katamso menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam RUPS merupakan bentuk tanggung jawab dan dukungan penuh sebagai pemegang saham. Dengan penguatan permodalan dan tata kelola, Bank Jambi diharapkan mampu lebih optimal mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di Provinsi Jambi.