Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghapus tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ini sebagai bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam memperbaiki sistem pembayaran di sektor ekonomi. Dalam konteks ini, usulan tersebut berpotensi mengurangi biaya administrasi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan layanan tersebut, termasuk PT Jasamarga Bali Tol (JBT), badan usaha pengelola Jalan Tol Bali Mandara.

Kendati demikian, Pemerintah Pusat sedang mempertimbangkan opsi divestasi bagi pemegang saham BUMN yang tidak bergerak di bidang inti. Salah satu perusahaan yang potensial keluar dari konsorsium JBT adalah PT Angkasa Pura I. Ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN dan memprioritaskan mereka dalam arahan kebijakan baru yang mengarah pada diversifikasi pendapatan.

Pemkab Badung, di bawah kepemimpinan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, telah mengeksplorasi sisa saham JBT yang dilepas oleh PT Angkasa Pura I. Kedua belah pihak berusaha untuk menghitung dana yang dibutuhkan dan mempelajari peluang potensial akuisisi tersebut. Saat ini, struktur kepemilikan di PT Jasamarga Bali Tol masih didominasi oleh Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas tunggal. Pemkab Badung berencana untuk mengambil sekitar 15% dari sisa saham yang dilepas, dengan harapan dapat mencapai ambisinya dalam satu tahun mendatang.

Dengan peluang divestasi ini, PT Jasamarga Bali Tol diharapkan bisa memperkuat struktur pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Badung. Ini juga berpotensi menjadi kebijakan yang positif bagi sektor transportasi dan infrastruktur di Indonesia, mengingat peran JBT sebagai jalur penghubung utama antara Bali dengan wilayah lain di Pulau Jawa.

**Sentimen Saham:**
* **Sentimen Positif:** JBT
* **Sentimen Negatif:** –

*Tanggal Source Berita: Jumat, 14 Agustus 2026 10:34:12 WIB*